Aksi super damai 212
sejatinya merupakan representatif dari persatuan umat Islam yang luar biasa.
Siapapun yang melihat peserta aksi memutihkan kawasan monas pasti akan bergetar
hatinya, kagum menyaksikan kesolidan dari umat Islam. Kita semua tahu bahwa
aksi super damai tersebut ditujukan untuk menekan pemerintah agar segera
menahan Ahok. Tekanan yang bagi saya tidak berdasar mengingat proses hukum
kepada yang bersangkutan sedang berjalan. Tindakan mereka justru memicu sebuah
persepsi bahwa mereka tidak percaya kepada kinerja institusi penegak hukum di
negeri ini, juga menimbulkan stigma bahwa mereka ingin memaksakan hukum keluar
dari jalurnya. Tapi apapun itu, toh kasus ini mampu menyentak kesadaran
beragama kita, bukan? Kasus ini juga mampu menyatukan berbagai lapisan umat
Islam dari berbagai daerah. Dari yang sebelumnya tidak saling mengenal, kini
mampu berjabat tangan mengikat persaudaraan. Jadi, mungkin ada baiknya apabila
kita berterima kasih kepada Ahok yang kepeleset lidahnya itu.
Berselang dua hari kemudian, aksi balasan berlanjut.
“Parade Kita Indonesia” namanya. Mengapa saya bilang ini aksi balasan? Karena
kita semua pasti tahu bahwa aksi ini tentu saja digalang oleh kelompok yang pro
Ahok, atau lazim disebut Ahokers. Sementara aksi 212 sudah pasti diikuti oleh
kelompok pembenci Ahok, atau Ahok haters.
“Tidak benar, mereka hanya ingin kasus Ahok diselesaikan
secara tegas!”
Ya, saya tahu. Tapi munafik jika kita melupakan satu
fakta bahwa sebagian yang mengikuti aksi tersebut telah terlanjur menanamkan
kebenciannya kepada Ahok lantaran videonya di kepulauan seribu yang menjadi
viral. Ada yang bertanya, mengapa tuntutan mengadili Ahok justru berujung
kepada isu memecah kebhinekaan Indonesia? Jawabannya ada pada perkara minoritas
dan mayoritas. Ahok berasal dari etnis Tionghoa dan beragama nasrani. Dia jelas
minoritas. Ada orang-orang yang menganggap bahwa kelompok Ahok haters yang
menuntut agar Ahok dihukum ialah kelompok yang tidak menyukai Ahok karena ia
“cina” dan nasrani, sehingga tidak pantas menjadi Gubernur. Lebih jauh lagi,
Ahok dianggap antek cina asing yang akan menjadi pintu masuk bagi etnis
Tionghoa untuk menguasai negeri ini. Sungguh mimpi di siang bolong.
Akibat stigma negatif dari Ahok haters inilah yang
membuat mereka berpendapat bahwa kelompok ini telah melakukan tindakan
intoleran dan berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekadar
dijadikan bahan renungan saja, bahwa andaikan Ahok maju mencalonkan diri
menjadi Gubernur saja, 46 % warga Jakarta pasti akan mendukung Ahok. Angka itu saya
simpulkan dari hasil survei berbagai lembaga saat Ahok baru saja mencalonkan
dirinya. Sedangkan warga Jakarta yang merupakan etnis Tionghoa jumlahnya hanya
berkisar 10% saja. Sehingga isu mayoritas-minoritas tersebut jelas tidak
berlaku karena yang mendukung Ahok di Jakarta pun mayoritas Umat Islam pribumi.
Kemarin, ketika saya mengobrol dengan beberapa masyarakat
etnis Tionghoa di Tangerang, mereka mengungkapkan kekhawatirannya pada kasus
ini. Mereka takut kebencian umat Islam akan mengarah kepada mereka karena Ahok
berasal dari etnis mereka. Dan kebencian tersebut akan berdampak pada tindakan
anarkis. Mereka khawatir kejadian seperti 1998 akan terjadi lagi. Berkali-kali
mereka katakan bahwa Ahok bukanlah representatif dari mereka. Mereka adalah
etnis yang cinta damai dan berhati lembut. Gemar berbuat kebaikan kepada
siapapun, dan tidak suka berkata kasar. Apa yang telah dikatakan Ahok, sama
sekali tidak mewakili mereka.
Pada penghujung obrolan kami, mereka menyadari bahwa
setidaknya sampai saat ini kekhawatiran mereka tidak akan terjadi -dan jangan sampai
terjadi- mengingat publik mengarahkan perhatiannya hanya kepada Ahok, tidak
sampai kepada etnisnya.
Kita semua tentu berharap agar
masyarakat kita mampu bersikap dewasa. Apapun yang menjadi hasil akhir dalam
persidangan nantinya haruslah kita terima dengan lapang dada. Andaikan Ahok
terbukti bersalah dalam pengadilan, tentu ini akan menjadi pelajaran yang
sangat berharga baginya. Tapi kalaupun ternyata Ahok tidak bersalah, kita
berbaik sangka saja kepada aparat penegak hukum, mungkin memang kita yang salah
karena mudah tersulut emosi dan cenderung tidak mampu berpikir dingin, serta
bersikap bijak dalam menyikapi kasus ini. Apapun hasil akhirnya, NKRI harga
mati dan harus kita jaga persatuannya.Catatan: Pernah dimuat di harian Banten News tanggal 7 Desember 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar